Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam pertemuan dengan Bank Indonesia Perwakilan Bali, di Bali. Foto : Puntho/mr

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mendorong Bank Indonesia menyukseskan program ‘Bali Kerthi’ sebagaimana gagasan Presiden Jokowi yang telah diluncurkan akhir tahun lalu. Mengingat, ‘Bali Kerthi’ penting untuk dikawal agar visi Bali Baru yakni Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera bisa segera dapat terwujud melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar wilayah se-Bali, penguatan industri kecil menengah, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan lembaga perekonomian adat dalam pengelolaan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat.

Dengan demikian, diharapkan melalui program tersebut Bali tidak lagi hanya bertumpu pada satu sektor yang selama ini menjadi andalan yaitu sektor pariwisata dengan tujuan dapat semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru serta mengurangi tingkat kemiskinan pasca pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Dolfie usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dalam pertemuan dengan Bank Indonesia Perwakilan Bali, di Bali, baru-baru ini.

“Pada era pandemi Covid-19 ini, kita melihat secara jelas bahwa Bali terdampak pandemi sangat terasa mendalam bagi perekonomian Bali dari seluruh provinsi di Indonesia. Karena, pandemi  memukul sektor pariwisata yang selama ini menjadi penopang utama terbesar Bali. Maka kedepannya diperlukan sektor-sektor lain yang sebenarnya merupakan kekuatan juga di beberapa titik kabupaten-kabupaten tertentu yang ada di Bali seperti di bidang pertanian dan bidang perikanan di wilayah pesisir Bali,” ujar Dolfie.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut lebih lanjut mengungkapkan, melalui penguatan di beberapa sektor diluar sektor pariwisata dengan program ‘Bali Kerthi’ nantinya diharapkan Provinsi Bali memiliki banyak sektor unggulan. Sehingga, tandas Dolfie, jika salah satu sektor mengalami tekanan contohnya dalam hal ini pariwisata, maka sektor-sektor lain tetap bisa menjaga stabilitas perekonomian Bali tetap tumbuh secara maksimal.

“Kami harap ke depan, orkestrasi kebijakan strategis antar stakeholders di Provinsi Bali harus terus dilakukan dan dipercepat. Diantaranya, dari sisi Bank Indonesia mengatur kebijakan mengenai makro prudensial agar kredit bank memiliki suku bunga rendah. Sehingga melalui akselerasi kebijakan yang dirumuskan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian secara keseluruhan di tahun 2022 dan kebermanfaatan untuk masyarakat, UMKM, dan sektor usaha lainnya baik secara nasional maupun di Provinsi Bali,” pungkas Dolfie.

Perekonomian Provinsi Bali di tahun 2022 diperkirakan tumbuh membaik dibandingkan dengan tahun 2021, Ekonomi Bali pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4-6,2 persen (year of year). Hal ini didukung oleh pemulihan Lapangan Usaha (LU) di bidang pariwisata. Kunjungan wisatawan nusantara diperkirakan akan menopang pemulihan sektor pariwisata sepanjang tahun 2022. Selain itu, perhelatan berskala nasional maupun internasional dapat mendorong perbaikan sektor pariwisata Bali.   

Turut hadir dalam kunspek ini beberapa Anggota Komisi XI DPR RI, di antaranya Eriko Sotarduga, Marsiaman Saragih, Masinton Pasaribu dan Marinus Gea dari Fraksi PDI-Perjuangan, Andi Achmad Dara (Fraksi Partai Golkar), Kamrusammad dan Jefry Romdony dari Fraksi Partai Gerindra, Fauzi Amro (Fraksi Partai NasDem), Farida Hidayati (Fraksi PKB), Siti Mufattahah (Fraksi Partai Demokrat) dan Ecky Awal Mucharam (Fraksi PKS). Serta, hadir perwakilan UMKM di antaranya Agung Bali Collection dan Kakao Merta Abadi. (pun/sf)